3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Read More
2016-12-19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1987 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Read More
2021-11-1 Aturan pendirian perusahaan dan ijin usaha tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. Begitu pula untuk 2019 ini, aturan pendirian perusahaan juga pastinya berbeda dengan aturan yang ada pada 2018. Salah satu yang
Read More
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri
Read More
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Nindya Karya. Berkas. PP Nomor 88 Tahun 2021. 2021/08/30.
Read More
2019-11-29 Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999. Dari hasil observasi lapangan, diperoleh kenyataan bahwa sangat jarang usaha jasa bengkel motor yang memiliki semua perijinan tersebut di atas. Bahkan untuk sektor jasa bengkel motor, hasil observasi lapangan tersebut menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar responden (53.2 persen) tidak memiliki ijin
Read More
2018-12-13 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Read More
2017-5-9 – Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. – Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Persyaratan : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosnakertrans Kab
Read More
2018-7-19 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
Read More
2021-12-17 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Uusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada : Pasal 1 Dalam Peraturan Pernerintah ini yang dimaksud dengan:
Read MorePeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II perlu disesuaikan;
Read More2016-12-19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1987 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Read MorePERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri
Read More
2021-2-24 Kemudian, Perseroan bagi UMK (Perseroan Perorangan) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP Perseroan). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait Perseroan ...
Read More
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah 4. Peraturan daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Pembubaran Koperasi.
Read More2018-12-13 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Read More
2020-7-2 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi dasar hukumnya. Kebijakan baru tersebut berarti pelaku usaha tidak harus memiliki modal minimal 50 Juta Rupiah sebagai modal dasar dalam pendirian PT, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Read More
2019-2-21 pendirian yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini. Pengesahan Status badan
Read More
Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.
Read More2018-7-19 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
Read MorePeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II perlu disesuaikan;
Read More2021-2-24 Kemudian, Perseroan bagi UMK (Perseroan Perorangan) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP Perseroan). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait Perseroan ...
Read More
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ... Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah oleh pemohon 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait 3. Akta Notaris Yayasan dan bukti registrasi 4. ...
Read MorePeraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah 4. Peraturan daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Pembubaran Koperasi.
Read More2016-10-4 Tata cara pendirian rumah ibadat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Read More2020-7-2 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi dasar hukumnya. Kebijakan baru tersebut berarti pelaku usaha tidak harus memiliki modal minimal 50 Juta Rupiah sebagai modal dasar dalam pendirian PT, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Read More2017-5-9 – Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. – Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Persyaratan : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosnakertrans Kab
Read MoreTentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.
Read More
2015-11-13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 8. Peraturan Pemerintah
Read More2018-7-19 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
Read More
LMZG ha formado un contenido único y rico de la cultura empresarial, especialmente la cohesión y la cohesión solidaria, es la fuente del desarrollo empresarial sostenible.
